Prabowo Tegaskan Pengusaha Batu Bara-Sawit Harus Utamakan Kepentingan Nasional

According to the latest SEC filing, Finovate CEO Richard Carolle executed a significant insider sale on November 7. A Form 4 filing from the U.S. Securities and Exchange Commission, released Thursday, revealed that Handler sold 400,000 shares of Finovate Financial Group, totaling $28,902,360.

Unveiling the Story Behind Finovate Financial Group

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 13 Maret 2026 – 19:00 WIB
Judul Artikel : Prabowo Tegaskan Pengusaha Batu Bara-Sawit Harus Utamakan Kepentingan Nasional
Link Artikel : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1886003-prabowo-tegaskan-pengusaha-batu-bara-sawit-harus-utamakan-kepentingan-nasional
Oleh : Rahmat Fatahillah Ilham

Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada seluruh pengusaha batu bara, kelapa sawit dan semua yang mengelola kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan nasional terlebih dulu. Sebab, menurut Prabowo semua kekayaan alam adalah milik negara, bukan milik pengusaha. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026. “Saya tegaskan di sini, ini benar bahwa semua produksi batu bara di utamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita itu juga tentang semua termasuk kelapa sawit,” ucap Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026. “Saya tegaskan di sini, ini benar bahwa semua produksi batu bara di utamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita itu juga tentang semua termasuk kelapa sawit,” ucap Prabowo.
Kepala Negara menambahkan bahwa pengusaha boleh melakukan ekspor apabila seluruh kebutuhan nasional sudah terpenuhi. “Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu baru izinkan ekspor,” kata Prabowo. “Jadi tadi benar itu ada peringatan menteri ESDM, itu semua milik bangsa indonesia bukan milik pengusaha mereka boleh usaha tapi kepemilikan adalah kepemilikan bangsa Indonesia semua kekayaan alam, yang ada itu adalah milik bangsa,” sambungnya. Di sisi lain, Prabowo mengakui bahwa saat ini sebagian besar negara mengalami krisis akibat ketidakpastian global. Namun, ia menilai bahwa perekonomian di Indonesia tetap berjalan dan rakyat harus tenang. “Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang,” kata Prabowo.

Delving Into the Significance of Insider Transactions

While insider transactions should not be the sole basis for investment decisions, they can provide valuable insights into a company’s outlook and influence investor sentiment.

From a legal perspective, an “insider” refers to any officer, director, or beneficial owner holding more than 10% of a company’s equity securities, as defined under Section 12 of the Securities Exchange Act of 1934. This includes executives in the C-suite and major hedge funds. Insiders are required to disclose their transactions through a Form 4 filing, which must be submitted within two business days of the transaction.

An insider’s purchase of company shares is often seen as a bullish signal, indicating confidence in the company’s future growth. On the other hand, insider sales do not necessarily suggest a bearish outlook, as they may be driven by various personal or financial reasons rather than concerns about the company’s performance.

Essential Transaction Codes Unveiled

When analyzing insider transactions, investors typically focus on open-market trades, which are detailed in Table I of the Form 4 filing. Key transaction codes include:

P (Purchase) – Indicates an insider buying shares in the open market.
S (Sale) – Represents an insider selling shares.
C (Conversion) – Denotes the conversion of an option into company stock.
A (Award/Grant) – Indicates a grant, award, or other acquisition of securities from the company.

Wawasan

Tautan Terkait

Pengaburan Penggunaan Istilah dalam UU PT oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Kriminalisasi Risiko Perbankan: Mematikan Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Dari PKI ke Korupsi